Kapolda Riau Harus tegas dan Profesional Menindak Mafia Tanah yang Bernama Mulyanto beserta OknumBPN Pekanbaru yang Terlibat dalam Pemblokiran Lokasi Tanah yang Salah.

  • Redaksi
  • 11 Maret 2024, 13:07:00 WIB
  • Hukrim
SHARE 

Tabloidmentari.com - Pekanbaru, Mafia tanah merupakan kejahatan pertanahan yang melibatkan sekelompok orang untuk menguasai tanah milik orang lain secara tidak sah atau melanggar hukum. Ketersediaan tanah yang terbatas mengakibatkan tanah memiliki nilai ekonomi yang relatif tinggi dan menjadi salah satu objek perebutan bagi masyarakat. 

Di samping itu, tanah menjadi salah satu instrumen investasi yang memiliki nilai ekonomi yang menggiurkan, juga menjadi salah satu penyebab maraknya mafia tanah. 

Pada umumnya, modus operasi yang dilakukan oleh mafia tanah adalah pemalsuan dokumen dan melakukan kolusi dengan oknum aparat. Selain itu, mafia tanah juga bisa melakukan rekayasa perkara serta melakukan penipuan atau penggelapan hak suatu benda untuk merebut tanah milik orang lain.

Akibat dari keserakahan dan ulah oknum bejat ditambah pula ada Mafia yang bermain disektor pertanahan, imbasnya masyarakat menjadi korban dari ulah perilaku-perilaku tersebut. 

DAMSUARNI, Salah seorang korban sangat kecewa terhadap kinerja dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru, DAMSUARNI menjadi korban oleh Mafia, pasalnya kepemilikan tanahnya yang sudah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2008 yang lalu tidak bisa dipergunakan untuk mengurus Sertifikat Hak Milik di BPN Kota Pekanbaru.

Dikatakan DAMSUARNI, kita memiliki tanah berdasarkan Surat Ukur Nomor 707/Tampan/2010, dengan uraian Sebidang Tanah terletak dalam Provinsi Riau, Kabupaten/Kota Pekanbaru, Kecamatan Payung Sekaki, Desa/Kelurahan Tampan, Peta Digtal TM 3, Nomor Peta Pendaftaran 45.213-16-7 Keadaan Tanah yaitu Sebidang tanah kosong dengan Tanda-tanda batas Telah terpasang sesuai dengan Ketentuan P.M.N.A/Ka BPN No.3/1997 dengan Luas 4.237 m² (Empat ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) dimana Batas-batas di tunjukkan oleh Sdri Damsuarni, Diukur oleh M. RAUF.

Menurut DAMSUARNI, berdasarkan surat dari Mahkamah Agung tanggal 20 Januari 2014 yang ditujukan kepada Kepala BPN Pekanbaru, yang bunyinya, bahwa berdasarkan surat kepemilikan tanah dan yang dikuatkan keputusan badan pada tingkat Peninjauan Kembali Dalam Perkara, Nomor: 102/PK/PDT/2008 yang diputus oleh Mahkamah Agung RI yang Amarnya Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Kembali Saudari, DAMSUARNI yang telah menetapkan Pemilik yang Sah Menurut Hukum Yang Berlaku.

Berdasarkan hal tersebut kami mencoba mengajukan permohonan untuk menerbitkan surat hak Atas tanah tersebut berupa sertifikat hak milik (SHM) ke BPN, namun gagal kata DAMSUARNI.

Kegagalan itu disebabkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2017, BPN Kota Pekanbaru mengirimkan Surat kepada kami pemilik tanah ( DAMSUARNI ) tentang Pengembalian Berkas Permohonan Hak Atas Tanah, Berkas Nomor: 1126/2011 An. DAMSUARNI.

Dalam kutipan surat yang diperlihatkan Damsuarni berbunyi : Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 14 Januari 2017 perihal Penerbitan Sertifikat Hak Milik An. Saudara DAMSUARNI, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan hak atas tanah An. DAMSUARNI ditujukan pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 37/590-TPN/X/2000 Tanggal 02-10-2000 An. MISIYEM beserta Putusan PK Perkara nomor 05/PDT/G/20025/PN-PBR jo Nomor 59/PDT/2002/PTR jo. Nomor 590/K/Pdt/2003 jo. Nomor 102/PK/Pdt/2008 dan Akta Pernyataan yang dibuat Warman, SH nomor 122 tanggal 31-07-2003. 

2. Bahwa pada gelar kasus dan mediasi tanggal 21-06-2016 diketahui Saudara MISIYEM telah menjual tanah tersebut kepada Saudara HADIRIN LINGGA berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 41/PYK/01/2014 tanggal 17-01-2014 sebagaimana penjelasan kami kepada LSM Penjara selaku Kuasa Saudara DAMSUARNI, melalui surat nomor 1050/600.14.71/VI/2016 tanggal 28-06-2016. 

3. Bahwa tanah yang dimohon tumpang tindih dengan penguasaan pihak lain yaitu Saudara MULIANTO berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 650/Air Hitam.

4. Berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan hak atas tanah atas nama DAMSUARNI tidak dapat dilanjutkan untuk diproses karena tidak clean and clear, berkas permohonan kami kembalikan.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru H. Tris Darmaja, S.H., M.H.

Dijelaskan DAMSUARNI yang nomor 3 diatas, objeknya salah alamat yang seharusnya BPN menunjukkan bahwa SHM tersebut dilokasi yg sudah ditentukan BPN. Sebenarnya waktu kita bersengketa BPN harus menunjukkan lokasi SHM 650 air hitam itu dimana (bukan nya ikut memblokir dan pura pura tidak tahu) cibir Damsuarni. 

Kemudian untuk yang nomor 2 tadi merupakan hal yang tidak benar samasekali, itu suratnya yang dipalsukan mereka. 

Untuk itu DAMSUARNI berharap kepada bapak Menteri ATR/BPN yang baru dapat mencermati dan menganalisa permasalahan yang kami hadapi, mengapa masyarakat yang lemah ini selalu dipermainkan oleh Aparatur Negara ucapnya, apa memang sudah sebobrok itu prilakunya aparatur kita. Kemudian kepada APH DAMSUARNI berharap agar Mafia yang bermain di Pertanahan ini dibongkar habis dan disikat biar menjadi efek jera bagi para pelaku lainnya. Tim

Editor : Redaksi

Berita Terkait